Jumat, 28 September 2012

MAKALAH PRRI/PERMESTA


KATA PENGANTAR


Bismillahirrohmanirrohim
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunianya sehingga penyelesaian tugas makalah ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Makalah ini disusun dan dikemas dari berbagai sumber sehingga memungkinkan untuk dijadikan referensi maupun acuan. Besar harapan makalah ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan di bidang keilmuah khususnya dalam tugas sejarah.
Penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk lebih menyempurnakan makalah ini. Akhir kata penyusun ucapkan semoha makalah ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca makalah ini.
Terima kasih.

Sindangwangi,  September 2012
Penyusun


Kelompok 6



DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I        PENDAHULUAN ...............................................................................
1.1  Latar Belakang .................................................................................
1.2  Maksud dan Tujuan Penulisan .........................................................
1.3  Rumusan Masalah ............................................................................
1.4  Sistematika Penulisa .........................................................................
BAB II       GERAKAN SEPARATIS PRRI/PERMESTA.......................
2.1  Jalannya Pemberontakan PRRI/PERMESTA....................................
2.2  Situasi Indonesia Secara Umum pada Saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA                 
2.3  Dampak dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA bagi Bangsa Indonesia
2.4  Upaya Penumpasan Pemberontakan PRRI/PERMESTA .................
2.5  Akhir dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA ................................
BAB III     PENUTUP ............................................................................................
3.1  Kesimpulan .......................................................................................
3.2  Saran .................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................
LAMPIRAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Pada tanggal 15 Februari 1956, meletus Pemberontakan PRRI/PERMESTA. Achmad Huesin memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PPRI) dengan Syarifuddin Prawiranegara sebagai perdana menteri Proklamasi PPRI segera mendapat sambutan di Indonesia Bagian Timur. Pada tanggal 17 Februari 1958, Letkol D.J. Somba dengan Pemerintah Pusat mendukung sepenuhnya PRRI. Gerakan di Sulawesi ini dikenal dengan gerakan Piagam Perjuangan Semesta atau Perjuangan Semesta atau PERMESTA.
Dengan diproklamasikannya PRRI di Sumatera dan PERMESTA di Sulawesi. Pemerintah memutuskan untuk tidak membiarkan masalah tersebut berlarut-larut dan segera menyelesaikan dengan kekuatan senjata.
Untuk menumpas Pemberontakan PRRI segera disiapkan operasi gabungan yang terdiri dari unsur darat, laut dan udara. Serangkaian operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1.      Operasi 17 Agustus dipimpin Kolonel Ahmad Yani untuk wilayah Sumatra Tengah. Selain untuk menghancurkan kaum sparatis, operasi ini juga dimaksudkan untuk mencegah agar gerakan tidak meluas, serta mencegah turut campurnya kekuatan asing.
2.      Operasi Tegas dipimpin Letkol Kaharudin Nasution. Tugasnya mengamankan Riau, dengan pertimbangan mengamankan instalasi minyak asing di daerah tersebut dan mencegah campur tangan asing dengan dalih menyelamatkan negara dan miliknya.
3.      Operasi Saptamarga untuk mengamankan daerah Sumatra Utara yang dipimpin Brigjen Djatikusumo.
4.      Operasi Sadar dipimpin Letkol Dr. Ibnu Sutowo untuk mengamankan daerah Sumatra Selatan.
Untuk menumpas Pemberontakan PERMESTA dilancarkan operasi gabungan dengan nama Operasi Merdeka di bawah pimpinan Letkol Hendraningrat

1.2  Maksud dan Tujuan Penulisan
1.2.1     Maksud Penulisan
Adapun maksud dari makalah kami yang berjudul Gerakan Separatis Pemerintaha Revolusioner Republik Indonesia (PRRI/PERMESTA) adalah ingin mengetahui :
1.      Jalannya Pemberontakan PRRI/PERMESTA
2.      Situasi dan kondisi Indonesia secara ymym pada saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA.
3.      Dampak dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA bagi Bangsa Indonesia
4.      Upaya penumpasan dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA
5.      Akhir dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA.
1.2.2     Tujuan Penulisan
Tujuan kami dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Pemberontakan PRRI/PERMESTA, permasalahan militer di Indonesia lainnya dan untuk menambah wawasan atau pengetahuan. Selain itu untuk memenuhi tugas mata pelajaran Sejarah.


1.3  Rumusan Masalah
Perumusan masalah yang kami buat dalam makalah yang berjudul Gerakan Separatis Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI/PERMESTA) dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
1.      Bagaimana jalannya Pemberontakan PRRI/PERMESTA?
2.      Bagaimana situasi dan kondisi Indonesia secara umum pada saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA?
3.      Apakah dampak dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA bagi Bangsa Indonesia?
4.      Bagaimanakah upaya penumpasan dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA?
5.      Bagaimana akhir dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA?

1.4  Sistematika Penulisan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I    PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan
1.3 Rumusan Masalah
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II   GERAKAN SEPARATIS PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA (PRRI) PERJUANGAN SEMESTA (PERMESTA)
BAB III PENUTUP
               3.1 Kesimpulan
               3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


BAB II
GERAKAN REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA (PRRI)
PERJUANGAN SEMESTA (PERMESTA)


2.1  Jalannya Pemberontakan PRRI/PERMESTA
Sebelum lahirnya PRRI, telah terjadi diskursus antara pusat dengan daerah. Pada Bulan November 1956, berkumpul di Padang sekitar 600 pejuang eks-divisi Banteng. Dari pertemuan tersebut mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam tentara AD dan pemimpin negara. Pertemuan tersebut menyebabkan terbentuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pada awalnya, dewan-dewan tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi situasi perpolitikan Indonesia yang semakin mengarah pada perpecahan. Selain itu, pembentukan dewan-dewan tersebut juga ditujukan untuk mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerah yang masih tertinggal sehingga lebih terarah. Dewan-dewan yang di bentuk antara lain :
1.      Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kol Simbolon di sumatera Utara.
2.      Dewan Banteng di sumatera tengah dipimpin oleh Ahmad Husein
3.      dewan garuda di Sumatera selatan dipimpin oleh dhlan Djambek.
4.      Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kol. Ventje Sumual.
Dewan-dewan tersebut menuntut adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam melaksanakan eksploitasi hasil bumi. Namun dengan adanya berbagai sebab seperti yang telah di uraikan di atas, maka dalam perkembangannya bersifat agresif dan bertindak mencari kesalahan pusat. Hal tersebut terkait pula dengan pemberhentian Kol. Simbolon. Pemecatan tersebut terkait dengan keterlibatannya dalam peristiwa penyelundupan di Teluk Nibung.
Melalui dewan gajah tersebut, Kol. Simbolon menentang pemerintah pusat yaitu dengan pernyataan:
1.      Melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat
2.      Mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui Kabinet Djuanda.
3.      Mulai tanggal 22 Desember 1956 mengambil alih pemerintahan di wilayah tertera dan tetorium I
Melalui pengumuman tersebut maka resmilah bahwa PRRI berjalan di Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Desember 1956 mengeluarkan keputusan melalui Keputusan Presiden No.200/1956 yang menyatakan bahwa karesidenan Sumatera Timur dan Tapanuli, serta semua perairan yang mengelilingnya dinyatakan dalam darurat perang (SOB).
Kericuhan juga terjadi di Sulawesi. Pada akhir Februari 1957, Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual mengadakan ”pertemuan pendapat dan ide” dengan para Staffnya. Pertemuan tersebut melahirkan konsepsi yang isinya antara lain disebutkan bahwa penyelesaian keamanan harus segera dilaksanakan agar pembangunan semesta segera dapat dimulai.
Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Makasar yang dihadiri oleh tokoh militer dan sipil pada tanggal 2 Maret 1957. Pertemuan tersebut melahirkan Piagam Perjuangan Semesta [Permesta] yang ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Wilayah gerakan tersebut meliputi kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku.untuk melancarkan program kerja Permesta, maka Kol. Ventje Sumual menyatakan bahwa daerah Indonesia Timuur dalam keadaan bahaya [SOB=Staat Van Oorlog en Bleg]. Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer untuk menjaga ketenteraman rakyat dan demi terlaksananya cita-cita Piagam Perjuangan Permesta.
Diantara dewan-dewan di daerah terdapat kerjasama dan saling berhubungan. Para pemimpin pemberontakan di Sumatra mengadakan pertemuan di Sungai Dareh sekitar 109 kilo meter arah Timur, Padang, pada tanggal 9-10 Januari 1958. Dalam pertemuan tersebut, telah dilakukan pertemuan yang dihadiri Letkol Ahmad Hussein, Kolonel Simbolon, Letkol Ventje Sumual, Letkol Barlian, Kolonel Zulkifli Lubis, Sumitro Djojohadikusumo, Syafruddin Prawira Negara, Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap. Pertemuan itu mengamanatkan forum perwira pembangkang ini untuk aktif mencari senjata di luar negeri dan untuk mematangkan rencana pemberontakan, serta membicarakan soal rencana pemberian ultimatum kepada pemerintah pusat dan pembentukan negara secara terpisah dari RI jika ultimatum tersebut tidak dipenuhi dalam waktu 5×24 jam. Isi Ultimatum tersebut antara lain: di bidang pemerintahan dituntut agar pemerintah memberikan Otonomi yang luas kepada daerah. Pada bidang pembangunan menuntut agar pemerintah melakukan perbaikan radikal di segala bidang, sedangkan di bidang militer, dewan Banteng menuntut supaya dibentuk komandan utama di Sumatera Utara.
Pemerintah menolak dengan tegas ultimatum tersebut, bahkan para perwira yang terlibat didalamnya justru dipecat oleh Pemerintah Pusat. Kemudian di Sumatra, kolonel Simbolon membacakan proklamasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958, dengan ibukota di Bukittinggi. Sedangkan Safrudin Prawiranegara diangkat sebagai Perdana Menteri.
Di Sulawesi, proklamasi PRRI disambut oleh kaum separatis Permesta. Kol Somba, Komandan Deputi Wilayah Militer Sulawesi Utara dan Tengah mengumumkan bahwa sejak 17 Februari 1958, mendukung PRRI dan menyatakan memisahkan diri dari pusat. Permesta menjadi praktis sayap timur PRRI. Pusat pemberontakan ini berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Setahun kemudian, pada 1958 markas besar Permesta dipindahkan ke Manado. Disini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata. Masyarakat di daerah Manado waktu itu tidak puas dengan keadaan ekonomi mereka. Pada waktu itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak menentukan diri sendiri (self determination).
Para pemimpin Permesta mencari dukungan dari pihak manapun untuk mencapai tujuannya mengingat keyakinan akan adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengeboman Manado oleh pasukan RI, maka perwakilan Permesta mengadakan hubungan dengan para pemberontak Permesta di Filiphina, dan menemui pejabat CIA untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Pemimpin Permesta di Taiwan meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk mendukung permesta, sehingga mendapat dukungan dari dinas rahasia Taiwan. Para presiden dari Korea Selatan dan Filiphina juga memberikan bantuan kepada kaum pemberontak.

2.2  Situasi dan Kondisi Bangsa Indonesia Secara Umum pada Saat Pemberontakan PRRI/PERMESTA
1.      Kondisi Politik
Tatanan politik yang diatur oleh UUDS 1950 menuntut sikap formal-legalistik. Bangsa indonesia memasuki periode demokrasi liberal yang berdasarkan demokrasi parlementer. Para menteri bertanggungjawab kepada perdana menteri, bukan kepada presiden. Setelah dibentuknya kabinet Parlemen, kondisi politik Indonesia semakin kacau. Pergantian kabinet secara terus menerus yang terjadi hampir setiap tahun. Berbagai kebijakan silih berganti tiap periode menimbulkan keadaan yang tidak kondusif.
Pecahnya Dwi-tunggal Soekarto-Hatta memperburuk kondisi perpolitikan bangsa. Pada 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatanya sebagai wakil presiden. Hubungan Soekarno-Hatta mulai retak sejak tahun 1955. Perbedaan pendapat dan latar belakang walaupun keduanya sebagai tokh muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke Sosialis dan anti komunis.
Akhir tahun 1956, Bung Karno telah sering mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sistem parlementer yang ada dan berencana memperbaharui sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan ”Demokrasi Terpimpin”, demokrasi yang dianggap oleh Soekarno sebagai demokrasi yang lebih didasarkan atas mufakat daripada demokrasi secara Barat yang memecah belah berdasar keputusan”50%+1”. Demokrasi terpimpin dijalankan dengan Dasar ”Kabinet Gotong Royong” yang merangkul semua partai politik yang ada, termasuk PKI. Soekarno juga ingin menyampaikan ”konsepsi”nya mengenai fraksi politik di Indonesia. Konsepsi presiden merupakan cerminan kekecewaan Bung Karno terhadap sistem parlementer. Mencakup dukungan publik Soekarno supaya PKI memainkan peranan yang lebih besar dalam dunia politik Indonesia.
2.       Kondisi Perekonomian
Kegagalan ekonomi yang sedang dialami oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan berada pada titik kekacauan. Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan. Kebijakan ekonomi Kabinet Hatta yang akomodatif terhadap modal asing dipertahankan oleh kabinet-kabinet berikutnya, antara lain kabinet Natsir, Sukiman, dan kabinet Wilopo. Tetapi sejak kabinet Ali I (1953-1954), haluan politik itu sama sekali ditinggalkan. Program ekonomi kabinet seringkali hanyalah sembohyan. Kabinet ini menganggap bahwa modal asing sangat merugikan bagi negara. Namun disisi lain, pembangunan administratif sangat diperhatikan. Penggalangan persatuan dilakukan dengan cara dropping pegawai dari pusat ke daerah. Partai PNI semakin nampak diperkuat.
Pada masa kabinet Ali II, membawa permasalahan yang semakin parah. Sentralisme melalui sistem dropping pegawai mendesak putra-putra daerah dalam mengatur urusan daerah sendiri, serta peranan mereka di pusat. Semua administrator pemerintah mayoritas berasal dari Jawa, sedangkan yang berasal dari putera daerah hanyalah pimpinan militernya saja. Sistem birokrasi sangat berkaitan dengan partai politik yang sedang berkuasa. Sedangkan keinginan untuk ber-otonomi semakin kuat di setiap daerah.
3.       Permasalahan Militer di Indonesia
Di dalam tubuh suatu negara pastilah terdapat separangkat alat-alat negara. Setiap alat mempunyai fungsi khusus dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Salah satu alat yang sangat vital peranannya dalam pemeliharaan keutuhan serta pertahanan negara adalah tentara atau militer. Militer merupakan lembaga yang mempunyai eksklusivitas tersendiri. Keprofesionalisme-annya perlu di hormati oleh sipil. Keberadaanya harus diperhatikan. Militer di suatu negara baru merdeka cenderung melangkah ke arah politik. Hal tersebut terkait dengan peranannya dalam perjuangan mereka pra-kemerdekaan suatu bangsa. Militer selalu menjadi oposan bagi pemerintahan sipil. Jika pemerintahan sipil dirasa tidak mampu memerintah dengan baik maka pemberontakan maupun perebutan kekuasaan oleh militer mustahil untuk tidak terjadi. Salah satu contohnya adalah gerakan PRRI/PERMESTA di Indonesia.
Tekanan pada tentara yang profesional memang penting, namun dalam kondisi politik yang tidak menentu menenggelamkan potensi laten yang terbukti ampuh pada masa perang kemerdekaan. Oleh sebab itu, berbagai problem sosial dan ekonomi yang muncul nyaris tidak dapat teratasi. Sebenarnya gerakan PRRI/Permesta hanyalah koreksi terhadap kebijakan pemerintah pusat serta keadaan yang morat-marit demi kepentingan bangsa secara umum.
4.      Situasi di Daerah
Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya. Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini.
Sejak 1950, daerah tetap menjadi produsen ekspor, namun hasilnya lebih dimanfaatkan oleh pusat. Kondisi inilah yang menyebabkan kecenderungan ”sentralistik” dalam pandangan permesta. Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat. Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah. Sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya.
Daerah luar Jawa merasa tidak puas dengan keadaan yang ada, karena mereka menganggap bahwa dana alokasi untuk daerah dirasakan sangat kurang dan tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan. Pada akhirnya muncul upaya dari pihak militer yang mendapat dukungan dari beberapa tokoh sipil untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah.
Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan. Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi seperti penyalahgunaan devisa, pemberian ijin istimewa kepada anggota partai penyokongnya serta birokrasi yang berbelit-belit menghambat para pedagang. Para pimpinan pasukan di berbagai wilayah juga dibuat kesal oleh alokasi keuangan yang tidak terlaksana semestinya bagi operasi-operasi militer serta kesejahteraan prajurit. Akhirnya tindakan ekspor/“barter” dilakukan tanpa disesuaikan dengan prosedur di Jakarta. Hal tersebut dilakukan di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara, serta panglima pasukan dari wilayah lainnya. Keterlibatan TT I dalam peristiwa ”barter” yaitu keterlibatan mereka dalam memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor–ekspor yang dianggap merugikan negara menyebabkan KASAD Nasution memberhentikan Kolonel Simbolon untuk sementara. Selain itu, beberapa perwira tinggi militer Sumatera terlibat dalam peristiwa Cikini dan merencanakan pemberontakan diberhentikan dengan tidak hormat.
Di Sulawesi, situasi yang mendorong lahirnya Permesta yaitu masalah otonom intern di Indonesia Timur dan di pengaruhi oleh pembentukan dewan-dewan di Sumatera.

2.3  Dampak dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA bagi Bangsa Indonesia
Terjadinya PRRI/Permesta membawa luka luar dalam bagi masyarakat di dalamnya. Di Minang, korban yang jatuh dari pihak PRRI kurang lebih berjumlah 22.174 jiwa, 4.360 luka-luka, 8.072 ditahan. Dari pihak APRI pusat jumlah yang meninggal adalah 10.150 jiwa, terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 Polisi, dan 5.592 orang sipil. Pembangunan fisik yang selama ini dibangun menjadi hancur. Masyarakat Minang menjadi rendah diri, muno, lalu cigin ke rantau.
Perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah. Dekrit presiden 5 juli 1959 yang menetapkan kembalinya pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Dengan berhasil ditumpasnya PRRI/Permesta maka PKI justru berkembang sebagai kekuatan yang semakin kuat di tubuh TNI AD dan semakin berpengaruh terhadap Soekarno dalam kaitannya dengan perpolitikan Indonesia yaitu diakuinya Nasakom [nasionalisme, sosialisme, dan agama].
Dampak selanjutnya adalah menimbulkan kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan yang luas dan beraneka ragam masalah di setiap daerah. Sembohya Binneka tunggal Ika harus dihayati makna dan hakekatnya. Hak otonomi yang luas memang perlu diberika kepada setiap daerah agar setia ebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah.
Peristiwa gerakan separatis tersebut menyebabkan jatuhnya kabinet Ali II pada tanggal 14 Maret 1957 yang ditandai dengan penyerahan mandat dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kepada Presiden. Kabinet tersebut digantikan oleh kabinet Djuanda yang secara resmi di bentuk pada tanggal 9 April 1957.

2.4  Upaya Penumpasan dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA
1.      Upaya Diplomatis
Melihat realita yang terjadi, Pemerintah Pusat melakukan berbagai cara untuk menyelesaikannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Kasad Nasution terhadap timbulnya awal gejolak pada bulan Desember 1956 adalah dengan mengeluarkan surat perintah tanggal 2 januari 1957 untuk Kolonel Gatot Subroto, Kol. Ahmad Yani, Letkol. Sjoeib, Mayor Alwin Nurdin, Ayor Sahala Hutabarat, dan Mayor Ali Hasan untuk menemui kolo. Simbolon dan para komandan resimennya untuk mengusahakan agar tidak terjadi bentrok secara fisik. Namun usaha ini tidak berhasil karena cenderung kontroversif dengan keadaan. Mayjen Nasution telah melakukan pendekatan terselubung terhadap bawahan Simbolon sendiri, yaitu Letkol. Djamin Ginting dan Letkol Wahab Makmur untuk mengambil kedudukan panglima.
Usaha Pemerintah Pusat untuk memenuhi tuntutan daerah yaitu dengan mengirim sejumlah misi, seperti misi Kol. Dahlan Djambel, menteri pertanian Eny Karim, Dr.J Leimena/ Sanusi, Prof. Zairin Zein/ Nazir Pamuntjak, dan Kol. Mokoginta Cs. Misi-misi tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah di Sumatera Tengah. Misi tersebut kemudian disusul dengan pembentukan Panitia Tujuh dan penyelenggaraan Munas serta Musyawarah pembangunan. Namun semua usaha diplomatis yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak berhasil.
2.      Tindakan dari RI terhadap PRRI dan Permesta secara Bersenjata
Penolakan terhadap ultimatum PRRI oleh Pusat diikuti dengan pemboman terhadap Padang dan daerah kantong pemberontakan lainnya. Kemudian pemberontakan terang-terangan terjadi di Sumatera dan diikuti oleh Permesta di Sulawesi. Setelah melihat situasi tersebut, pemerintah Pusat melakukan upaya lebih lanjut dengan operasi militer. Operasi tersebut antara lain :
a.      Operasi yang dilaksanakan di Sumatera
1)      Operasi tegas dilaksanakan pada 12 Maret 1958 di Sumatra Timur.
2)      16 April 1958, pengiriman pasukan dalam ”Operasi 17 Agustus” di bawah Kolonel Achmad Yani, yang dibantu oleh seorang perwira Angkatan Darat AS, Benson. Tanggal 17 April, pasukan Yani telah menguasai Padang sepenuhnya.
3)      Operasi Sapta Marga dibawah Brigadir Jenderal Jatikusuma dengan sasaran Sumatera Timur dan Sumatera Utara.
4)      Operasi Sadar dibawah pimpinan Letkol. Ibnu Sutowo dengan daerah sasaran Sumatera Selatan.
b.      Pemecatan terhadap para pemimpin pemberontakan dari jajaran militer Indonesia, dan dilaksanakan Operasi Marga pada bulan April untuk menumpas Permesta.
1)      Operasi Sapta Marga I dibawah pimpinan Letkol. Soemarsono dengan sasaran Sulawesi Tengah
2)      Operasi Sapta Marga II dibawah pimpinan Letkol. Agus Pramono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan
3)      Operasi Sapta Marga III dibawah pimpinan Letkol. Magenda dengan sasaran sebelah Utara Menado.
4)      Operasi Sapta Marga IV dibawah pimpinan Letkol. Rukminto Hendraningrat dengan sasaran Sulawesi Utara
5)      Operasi Sapta Marga V dibawah pimpinan Pieters dengan sasaran Jailolo.
6)      Operasi Sapta Marga VI dibawah pimpinan Letkol. KKO. H.H W. Huhnhloz dengan sasaran Murotai

2.5  Akhir dari Pemberontakan PRRI/PERMESTA
Pemberontakan di Sumatra dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti. Pasukan banyak yang melarikan diri, bersebunyi dan menyerah. Para tentara kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi diterima oleh mereka.





BAB III
PENUTUP


3.1  Kesimpulan
Terjadinya suatu peristiwa tidak lepas dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, seperti yang telah diketahui bahwa dalam disiplin ilmu sejarah berlaku hukum kausalitas atau sebab-akibat. Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya. Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini. Posisi militer sebagai opsan pemerintah berusaha mengambil alih kekuasaan sipil setelah melihat berbagai kekurangan dalam berbagai kebijakannya.
Kondisi yang dianggap ”sentralistik” oleh daerah menyebabkan hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat. Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah. Sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya. Gerakan PRRI/Permesta merupakan gejolak daerah yang berusaha melakukan koreksi terhadap kondisi bangsa yang morat-marit.
Gerakan tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Kerugian materi maupun psikologis diderita masyarakat, tetapi disisi lain gerakan tersebut menyadarkan para pemimpin bangsa akan pentingnya otonomi daerah serta keharusan untuk menghayati hakekat Binneka Tunggal Ika.

3.2  Saran
Dari penjelasan di atas, kita sebagai Bangsa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Peristiwa Pemberontakan PRRI/PERMESTA. Kita sebagai bangsa yang baik patut melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan Bangsa Indonesia ini dengan lebih giat belajar, serta menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia



DAFTAR PUSTAKA


-          Buku LKS Sejarah Kelas XII Semester I
-          Agung Leo dan Aris Listiyani Dwi. 2009. Mandiri Sejarah. Jakarta: Erlangga


MAKALAH REPUBLIK MALUKU SELATAN


KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena rahmat dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah sejarah tentang Latar Belakang Republik Maluku Selatan. Untuk menambah pengetahuan siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sejarah adalah guru kehidupan, karena dengan belajar sejarah siswa diharapkan dapat belajar dari pengalamannya orang lain untuk dibandingkan dengan pengalaman sendiri dan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan menentukan sikap untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
Konsep dasar pembelajaran meliputi empat aspek penting yaitu belajar masa lalu, memahami masyarakat kita, memahami masyarakat dan kebudayaan lain dan juga melatih keterampilan sosial kita untuk dapat menanamkan makna dalam peristiwa kesejarahan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan belajar sejarah menanamkan kesadaran terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan solidaritas serta semangat persaudaraan.
Sebagai akhir kata, rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa izinnya makalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.
Sindangwangi,    September 2012
Penyusun


Kelompok 5


DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
BAB I        PENDAHULUAN ...............................................................................
1.1  Latar Belakang .................................................................................
1.2  Maksud dan Tujuan Penulisan .........................................................
1.3  Rumusan Masalah ............................................................................
1.4  Sistematika Penulisa .........................................................................
BAB II       PEMBAHASAN .........................................................................
2.1  Pengertian Republik Maluku Selatan ................................................
2.2  Pemberontakan Republik Maluku Selatan Berlangsung ...................
2.3  Akhir Pemberontakan Republik Maluku Selatan ..............................
2.4  Tokoh-tokoh yang berada dibalik Pemberontakan Republik Maluku Selatan                       
2.5  Peran Belanda dalam Pembentukan Republik Maluku Selatan.........
BAB III     PENUTUP ............................................................................................
3.1  Kesimpulan .......................................................................................
3.2  Saran .................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................
LAMPIRAN


BAB I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Pada 25 April 1950 RMS diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu.
Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. J. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang.
Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah.
Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja.
RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh.
Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

1.2  Maksud dan Tujuan Penulisan
1.2.1     Maksud Penulisan
Adapun maksud dari makalah kami tentang Republik Maluku Selatan, yaitu :
1.      Ingin mengetahui apa itu Republik Maluku Selatan.
2.      Ingin mengetahui kapan Pembentukan Republik Maluku Selatan.
3.      Ingin mengetahui akhir Republik Maluku Selatan.
4.      Ingin mengetahui tokoh-tokoh yang berada dibalik Pembentukan Republik Maluku Selatan.
5.      Ingin mengetahui peran Belanda dalam Pembentukan Republik Maluku Selatan.
1.2.2     Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari makalah tentang Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah :
1.      Untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Sejarah.
2.      Untuk menambah poin-poin dalam pembelajaran.
3.      Untuk mengetahui lebih dalam tentang Pemberontakan Republik Maluku Selatan.




1.3  Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini berupa pertanyaan sebagai berikut:
1.      Apakah pengertian RMS?
2.      Sejak kapan Pemberontakan RMS berlangsung?
3.      Kapan akhir Pemberontakan RMS?
4.      Sebutkan tokoh-tokoh yang berada di balik Pembentukan RMS?
5.      Bagaimana peran Belanda dalam Pembentukan RMS?

1.4  Sistematika Penulisan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I    PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan
1.3 Rumusan Masalah
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II   PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
PEMBAHASAN


2.1  Latar Belakang Terjadinya Republik Maluku Selatan
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.

2.2  Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan
Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu. Pemerintah Pusat yang mencoba menyelesaikan secara damai, mengirim tim yang diketuai Dr. J. Leimena sebagai misi perdamaian ke Ambon. Tapi kemudian, misi yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan, gagal dan pemerintah pusat memutuskan untuk menumpas RMS, lewat kekuatan senjata. Dibentuklah pasukan di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang.
Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah. Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda. Pada 1951 sekitar 4.000 orang Maluku Selatan, tentara KNIL beserta keluarganya (jumlah keseluruhannya sekitar 12.500 orang), mengungsi ke Belanda, yang saat itu diyakini hanya untuk sementara saja.
RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih kemerdekaan penuh.

2.3  Berakhirnya Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan Republik Maluku Selatan sudah berakhir tetapi masih ada beberapa orang yang masih mengakui RMS dan sampai detik ini RMS masih tetap eksis dan mempunyai presiden transisi bernama Simon Saiya.

2.4  Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama, pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda. Dr. Soumokil mengasingkan diri ke Pulau Seram. Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.





2.5  Peran Belanda dalam Pembentukan Republik Maluku Selatan (RMS)
Oleh karena kemerdekaan RMS yang di Proklamirkan oleh sebagian besar rakyat Maluku, pada tanggal 24 April 1950 di kota Ambon, ditentang oleh Pemerintah RI dibawah pimpinan Sukarno - Hatta, maka Pemerintah RI meng-ultimatum semua para aktifis RMS yang memproklamirkan berdirinya Republik Maluku Selatan untuk menyerahkan diri kepadda pemerintah RI, sehingga semua aktifis RMS itu ditangkapi oleh Pasukan2 Militer yang dikirim dari Pulau Jawa.
Karena adanya penangkapan yang dilakukan oleh militer Pemerintah RI, maka para pimpinan teras RMS tersebut, ber-inisiatif untuk menghindar sementara ke Negeri Belanda, kepindahan para pimpinan RMS ini mendapat bantuan sepenuhnya dari Pemerintah Belanda pada saat itu. Dengan adanya kesediaan bantuan dari Pemerintah Belanda untuk mengangkut sebagian besar rakyat Maluku dengan biaya sepenuhnya dari Pemerintah Belanda, maka sebagian besar rakyat di Maluku yang beragama kristen, memilih dengan kehendaknya sendiri untuk pindah ke Negeri Belanda. Pada waktu itu, Ada lebih dari 15.000 rakyat Maluku yang memilih pindah ke negeri Belanda.

Pindahnya sebagian rakyat maluku ini, oleh Pemerintahan Sukarno-Hatta, diissukan sebagai "PENGUNGSIAN PARA PENDUKUNG RMS", lalu dengan dalih pemberontakan, pemerintah RI menangkapi para Menteri RMS dan para aktifisnya, lalu mereka dipanjarakan dan diadili oleh pengadilan militer RI, dengan hukuman berat bahkan dieksekusi Mati.
Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini membuat pemerintahan Sukarno tidak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut Pemerintahan RMS di pengasingan.
Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.
Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api. Sejak tahun 80an hingga sekarang aktivitas teror seperti itu tidak pernah dilakukan lagi.




BAB III
PENUTUP


5.1  Kesimpulan
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950 lewat kekuatan senjata.
Pada 14 Juli 1950 Pasukan ekspedisi APRIS/TNI mulai menumpas pos-pos penting RMS. Sementara, RMS yang memusatkan kekuatannya di Pulau Seram dan Ambon, juga menguasai perairan laut Maluku Tengah, memblokade dan menghancurkan kapal-kapal pemerintah.
Pemberontakan ini berhasil digagalkan secara tuntas pada bulan November 1950, sementara para pemimpin RMS mengasingkan diri ke Belanda adalah Prof. Johan Manusama. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar membuat pemerintahan Sukarnosehingga mengeluarkan perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi dan bukti perjuangan RMS


5.2  Saran
Alangkah baiknya kita mempelajari dan mengetahui sejarah-sejarah tentang pemberontakan dunia khususnya Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).
Dari pemberontakan tersebut kami dapat mengetahui bahwa Pemberontakan Republik Maluku Selatan banyak sekali kisah-kisahnya pada masa lampau.
DAFTAR PUSTAKA


-          Buku LKS Sejarah Kelas XII Semester I
-          http://wikipedia
-          Agung Leo dan Aris Listiyani Dwi. 2009. Mandiri Sejarah. Jakarta: Erlangga